Wanita dan Politik

Wanita dan Politik

PERMASALAHAN wanita dalam dunia perpolitikan memang menjadi salah satu topik yang menarik untuk dikaji. Betapa tidak, 49% dari penduduk Indonesia adalah wanita, namun pada kenyataannya, hanya segelintir dari kaum hawa yang memiliki minat untuk terjun di dunia politik.

Banyak faktor yang melatarbelakangi fenomena yang terjadi ini. Mulai dari tantangan diskursif atau ideologi yang mewarnai budaya Indonesia hingga pada tantangan ekonomi. Namun, tak sedikit juga wanita yang memandang bahwa ranah politik adalah lahan empuk untuk bisa ikut andil dalam pembangunan bangsa Indonesia.

Sebagai negara demokrasi, tentu Indonesia menjunjung tinggi HAM di mana wanita dan pria memiliki kesempatan yang sama dalam segala hal termasuk dalam politik. Hal itu ter­cermin dari UU Pemilu No 12 Tahun 2003 tentang Partai Politik pasal 65 ayat (1) yang menganjurkan partai politik untuk mencalonkan sebanyak 30% wanita untuk duduk di DPR-DPD, DPR I, dan DPR II.

Upaya ini dipandang sebagai langkah positif juga angin segar bagi wanita agar bisa mengambil peran signifikan di ranah politik. Sehingga eksistensi wanita tidak lagi disepelekan dan hanya dijadikan objek politik tapi meningkat menjadi subjek politik.

Sedikit menelisik sejarah tentang eksistensi dan peranan wanita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia tentu kita sudah tak asing lagi dengan nama RA Kartini yang men­jadi salah satu pahlawan wanita dalam mem­bebaskan Indonesia dari penjajahan Belanda.

Selain itu, ada juga Tjut Nyak Dien, Dewi Sartika, Kristina Martha Tiahahu, Maria W. Maramis, Nyi Akmad Dahlan, Nyi Ageng Serang, dan masih banyak lagi. Sejarah telah mengabadikan nama mereka sebagai sosok yang telah berjasa pada negeri.

Tak hanya itu, jika kita melihat wanita masa kini pun banyak yang telah menyadari pentingnya wanita di ranah politik. Seperti Megawati Soekarnoputri yang menjadi presiden wanita pertama di Indonesia. Setelahnya mulai bermunculan sosok pemimpin wanita lain seperti Tri Risma, seorang Walikota Surabaya, yang menggemparkan Indonesia dengan aksi penutupan Gang Dolly dan gaya kepemimpinannya yang santai namun tegas.

Di belahan Indonesia lain, ada Sri Mulyani yang karirnya melejit hingga level internasional, Ia dipercaya menjadi Direktur Pelaksana Bank Dunia dan sekembalinya ke Indonesia ia dipercaya menjadi Menteri Keuangan. Tiga nama tersebut hanyalah segelintir wanita yang memiliki peran dalam kancah perpolitikan Indonesia yang menunjukkan bahwa di segala masa, wanita se­ha­rusnya bisa berperan aktif dalam dunia politik.

Berdasar hasil survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang bekerja sama dengan lembaga survei asal Washington DC, IFES. Hasilnya, saat dimintai pendapat soal perempuan yang terjun di dunia peme­rintahan, menjadi pegawai pemerintah (PNS), sebanyak 88 persen responden mengaku setuju. Saat ditanya soal perempuan yang berkarir men­jadi anggota DPR/DPD/DPRD, sebanyak 83 persen responden juga mengaku setuju.

Saat diberikan pernyataan perempuan menjadi anggota partai politik, sebanyak 81 persen responden juga mengaku mendukung. Survei ini menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Indonesia setuju dengan adanya peran wanita dalam atmosfer perpolitikan Indonesia. Bukan perkara mudah wanita terjun di dunia politik

Namun, permasalahan yang terjadi di lapangan adalah bahwa banyak wanita yang belum menyadari hal tersebut. Di sisi lain, beberapa wanita yang sudah sadar pun justru tidak diberi ruang untuk berpartisipasi. Ada beberapa faktor yang menyebabkan minimnya partisipasi wanita dalam dunia politik.

Pertama, adanya konstruksi sosial atau budaya diskursif di mana wanita berada di posisi inferior dalam segala bidang termasuk politik. Wanita selalu diidentikkan dengan makhluk lemah yang ketika berada di ranah politik mereka tidak bisa bersikap tegas terhadap permasalahan yang ada. Anggapan tersebut cukup tertanam kuat di pikiran, baik wanita maupun pria yang akhirnya mempengaruhi psikologi wanita.

Tak ayal jika banyak wanita yang masih memandang politik sebagai ranah yang sifatnya maskulin dan terkesan ’kotor’, sehingga mendorong wanita untuk menjaga jarak dengan dunia perpolitikan dan lebih memilih untuk hanya bergelut di tiga tempat yaitu ’sumur, dapur dan kasur’. Meskipun ada yang berkarir, kebanyakan wanita merasa nyaman berada di profesi yang dianggap feminin, seperti guru, dokter, designer, atau lainnya.

Faktor kedua adalah adanya hambatan kelembagaan politik itu sendiri. Meskipun telah diberi peluang 30% untuk keterwakilan wanita dari partai politik, namun sosialisasi partai dinilai rendah sehingga tidak banyak wanita berkiprah sebagai kader partai.

Selanjutnya, kepemimpinan selalu didominasi oleh laki-laki yang diyakini berpotensi besar untuk memenangkan pemilihan. Selain itu, ada kecenderungan pemilihan anggota wanita berdasarkan kedekatan dengan pemimpin partai sehingga menutup peluang bagi para wanita lain untuk ikut berpartisipasi.

Terakhir adalah faktor ekonomi. Politik terkenal dengan ’ongkos politik’-nya yang relatif mahal untuk keperluan kampanye dan lain sebagainya demi mendapatkan kursi legislatif. Hal inilah yang membuat ciut nyali para wanita untuk terjun di dunia politik. Karena calon legislatif wanita umumnya tidak berasal dari kalangan mandiri, jadi terasa sulit jika harus berpartisipasi dalam politik.

Upaya peningkatan partisipasi wanita di kancah politik. Hambatan-hambatan tersebut sampai detik ini pun masih menghantui kaum hawa. Harus ada upaya yang bisa mengatasi hal tersebut agar wanita bisa memaksimalkan perannya bukan hanya di elemen sosial tapi juga politik. Upaya tersebut bisa dimulai dari tubuh partai politik itu sendiri. Parpol menjadi wadah yang tepat untuk meningkatkan partisipasi wanita terutama melalui sistem perekrutannya.

Partai politik hendaknya mengutamakan kaderisasi wanita untuk bisa mendapatkan jabatan politis. Namun, sebelumnya, wanita pun harus dibekali dengan pendidikan politik agar memiliki kesiapan ketika nanti berada di lahan politik praktis. Sehingga peraturan 30% keterwakilan wanita dari partai politik tidak hanya menjadi penghias pasal yang realisasinya nihil.

Selain itu, pemberdayaan perempuan pun harus gencar dilakukan agar wanita bisa menyadari dan mengeksplorasi potensi diri masing-masing. Pemberdayaan ini bisa dilakukan melalui beberapa jalan seperti peningkatan mutu pendidikan perempuan. Karena dengan pendidikan, wanita bisa mengerti pentingnya peranan wanita di berbagai bidang terutama politik.

Wanita yang berpendidikan tentu akan menyadari bahwa ada satu kesalahan di bidang politik yang memerlukan hati nurani perempuan untuk memperbaikinya. Dengan demikian, wanita itu sendiri termotivasi untuk bertindak dalam memperbaiki pembangunan bangsa Indonesia.

Selanjutnya melalui kesehatan, wanita sebagai pencetak tunas-tunas bangsa mesti memiliki jiwa dan raga yang sehat, karena itu adalah hal yang penting untuk menjadi penggerak perubahan pada bangsa. Dari perempuan yang sehat maka melahirkan calon-calon pemimpin cerdas dan hebat.

Oleh karena itu, upaya tersebut harus diterapkan semaksimal mungkin oleh berbagai pihak yaitu pemerintah, partai politik, bahkan wanita itu sendiri sehingga faktor penghambat  baik yang bersifat eksternal dan internal bisa teratasi. Perlu ada kerja sama yang baik dari berbagai kalangan untuk mewujudkan politik yang beratmosfer adil lagi elegan.

Sifat perempuan yang lembut dan penuh hati nurani akan mengubah ’wajah politik’ Indonesia yang sebelumnya terkesan amburadul menjadi ke arah yang lebih demokratis. Wanita perlu disadarkan juga diberi ruang untuk ikut berkecimpung di dunia politik demi Indonesia yang lebih maju.